HUKUM
Polda Lampung Ungkap Kasus.(nti/pin)
02/7/2019 19:41:38
725

Dirkrimsus Polda Lampung Ungkap Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Olahraga di SD Lamsel

Harianlampung.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung berhasil ungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan olah raga Sekolah Dasar (SD), pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp 2,3 milyar yang dilakukan oleh tiga tersangka.

Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengungkapkan bahwa ketiganya yaitu ASN Disdik Lamsel inisial (Y) yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Direktur CV Mika Kharisma insial (NM)  dan (Z)yang merupakan pemodal. Modus operandi dari tersangka Y  diduga menerima uang setoran sebesar Rp.460 juta dari Z sebelum dilakukan kegiatan lelang dimulai. Kemudian setelah adanya penerimaan tersebut, ketiganya bersama-sama mengatur jalannya pelaksaan lelang terbuka. Agar dapat dimenangkan oleh perusahan yang sudah dipersiapkan oleh tersangka yaitu, CV Mika Kharisma



"Sehingga berdasarkan Audit dari BPKP, ditemukan  kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.008.000.000,-(satu milyar delapan juta)," ujarnya saat ekspose yang digelar Polda Lampung, Selasa  (2/7).

Lanjut Pandra, selama proses penyidikan tersangka NM sempat melarikan diri sehingga pihak penyidik Polri menerbutkan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada bulan Desember 2018 dan berhasil dilakukaku ditempat persembunyiannya daerah Serpong Tangerang Selatan pada Minggu, 5 Mei 2019,atas kerjasama penyidik KPK dan Dirkrimsus.

Adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan petugas Ditreskrimsus Polda Lampung diantaranya sejumlah berkas pengadaan barang alat olah raga dan sejumlah uang sisa hasil kejahatan sekitar Rp40 juta.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap ketiga tersangka dalam proses penyidikan. Ditetapkan adanya pelanggaran pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan undang undang no.20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang no.31 tahun 1999, tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Saat ini penyidikan perkara untuk ketiganya sudah dinyatakan lengkap oleh JPU.
(nti/her)