GAGASAN
28/6/2018 22:01:26
1631

Ketika Herman Menanggung Resiko Di Pilgub Lampung

Harianlampung.com - Pilgub Lampung sudah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung dan jajarannya akan masuk pada tahap penghitungan suara untuk menentukan Gubernur Lampung terpilih. Sementara gubernur versi hitung cepat-cepatan sudah tayang.

Dilain sisi, Bawaslu dan jajarannya, sejak sebelum hari pencobosan, sudah dilapori masyarakat adanya kasus-kasus praktik politik uang. Ketegasan Bawaslu dalam menerapkan aturan dan perundangan-undangan terkait prilaku politik uang dipertanyakan banyak pihak.

 Belum selesai soal itu, usai pencoblosan, Bawaslu kembali mendapat tuntutan dari tim sukses paslon. Kasusnya sama dengan laporan masyarakat sebelumnya. Praktik politik uang.

Lambannya lembaga pengawas pemilu menangani laporan kasus-kasus, memberi kesan adanya pembiaran atas prilaku-prilaku politik uang selama Pilgub berlangsung. Pemberitaan media massa beserta pengakuan-pengakuan pelapor lengkap dengan alat buktinya, sudah sejak jauh hari sudah bermunculan. Akademisi tak kurang-kurangnya meneriakkan soal ini.

Mulai dari masa kampanye hingga masa tenang sudah bertumpuk laporan masyarakat terkait praktik politik uang disampaikan ke Bawaslu. Bahkan masyarakat secara aktif mengawasi, menagkap tangan adanya praktik-praktik politik uang. Lengkap dengan bukti-bukti dan pengakuan pelaku. Ada apa dengan Bawaslu Lampung?

Terlepas dari “dinginnya” kasus-kasus politik uang yang dilaporkan kepada Bawaslu, ada sisi lain yang menarik disimak. Adalah hasil kejar tayang lembaga hitung cepat yang menempatkan paslon Herman HN-Sutono yang diusung PDIP terpental.

Posisi ketiga atau kedua yang dikeluarkan lembaga hitung cepat  untuk paslon Herman-Sutono, menjadi tanda-tanya berbagai pihak. Mereka tak percaya? Pasalnya, hasil berbagai lembaga survei sebelumnya, alasan responden memilih gubernur, ada tiga kriteria: Ketokohan, Pengalaman memimpin, dan Bebas korupsi.

Ketiga kriteria ini melekat dalam diri Herman HN. Dua periode menduduki jabatan Walikota Bandarlampung dengan hasil pembangunan yang gemilang. Hasil pembangunan di Bandarlampung, membuat cemburu banyak warga di kabupaten/kota lainnya. Pembangunan Bandarlampung menjadi tolak ukur kinerja pembangunan di wilayah lainnya.

Dari aspek pelayanan masyarakat, Herman terkenal tegas dan konsisten. Program sekolah dasar gratis, pemberian bea siswa, pelayanan kesehatan gratis, ambulan gratis, hingga menyambangi warga yang berduka atas kehilangan keluarga. Tak bosan-bosan Herman melakukannya. Bahkan dengan segala resiko rencana keuangan yang harus ditanggungnya.

Keunggulan yang dimiliki Herman, juga sangat ditunjang dengan infrastruktur PDIP yang kokoh. Sebagai pemenang pemilu sebelumnya, PDIP berhasil meraih berbagai jabatan di Provinsi Lampung. Mulai dari Ketua DPRD Provinsi Lampung, hingga Ketua DPRD Kabupaten/Kota, digenggam kader PDIP. Bukan hanya itu, bupati dan walikota di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, juga banyak diduduki kader  PDIP, bila dibanding dengan partai politik lainnya.

Kondisi diatas mencerminkan, modal awal Herman dan PDIP melampaui paslon lainnya. Itu juga dibuktikan, ketika para calon Gubernur Lampung lainnya berlomba dan bergerilya untuk merebut tiket PDIP untuk mengusung mereka.

Mengapa Herman gagal meraih suara tertinggi versi hitung kejar tayang? Isu berkembang mengatakan bahwa Herman kekurangan logistik. Kalah bersaing dengan prilaku politik uang paslon lainnya. Ada juga yang mengatakan, parpol yang mengusung Herman tidak tepat. Citra PDIP rusak pasca Pilgub DKI Jakarta.

Tentu saja, semua itu dihembuskan untuk menjadi pembenaran atas kegagalan Herman. Namun banyak juga yang lupa, bahwa kerja pemenangan merupakan buah karya mesin partai dan para relawan. Pada titik ini, jelas terlihat bahwa mesin partai PDIP kurang berjalan, sesuai dengan potensi dan rencana pemenangan yang disusun.Bisa jadi ada “pengkhianatan” yang dilakukan oleh kader-kader potensial yang dimiliki PDIP di Lampung. Mereka lebih menggerakkan warga untuk memilih paslon lain, ketimbang memilih paslon yang diusung oleh partai sendiri, yakni Herman-Sutono.

Untuk membuktikan dugaan ini, tentu saja DPP PDIP bisa melakukan analisa terhadap lumbung-lumbung suara PDIP yang digembosi. Adalah sebuah kebohongan besar, bila argumentasi yang dihembuskan: “Kita sudah berupaya maksimal, tapi suara ditangan rakyat. Mereka memilih di bilik suara.” Atau “Kita kalah uang dengan paslon lainnya.”

Walaupun ada kaitan antara uang dan pilihan. Namun ini tidak bisa dipatahkan, bila kader-kader partai bekerja serius dan maksimal sejak dicanangkannya paslon yang diusung partai.

Terlepas adanya kasus-kasus praktik politik uang yang dilaporkan di Bawaslu dan dugaan kuat faktor kecurangan, terpuruknya paslon PDIP dalam Pilgub Lampung (hitungan versi lembaga kejar tayang), setidaknya memperlihatkan bahwa mesin partai besutan Megawati Soekarnoputri di Lampung kurang berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan partai. Bisa jadi juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia.

Kader PDIP terlihat lemah dalam melaksanakan arti pentingnya menempatkan kader partai untuk menjadi pemimpin di lini eksekutif. Tidak solid dalam satu bingkai tujuan. Bila tidak segera berbenah, tak ada jaminan kondisi PDIP pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang akan menjadi lebih baik.[ftu]